Hakikat Khulu’ Sabagai Fasakh

Hakikat Khulu’ Sabagai Fasakh

Keluarga salafypangkep  

HAKIKAT KHULU' SEBAGAI FASAKH

Ditulis oleh: Al-Ustadz Abu Abdillah Muhammad as-Sarbini hafizhahullah

DEFINISI KHULU’

Secara etimologi (tinjauan bahasa), khulu’ berasal dari kata خَلَعَ الثَّوْبَ (melepas pakaian), karena istri adalah pakaian bagi suaminya secara maknawi.

Allah Subhanahu wata'ala berfirman: “Mereka adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka.” (al-Baqarah: 187)

Khulu’ diistilahkan pula dengan fida’, iftida’, dan fidyah, yang artinya tebusan, karena istri yang melakukan khulu’ menebus dirinya dengan bayaran kepada suami.

Allah Subhanahu wata'ala berfirman: “Jika kalian khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, tidak ada dosa atas keduanya akan bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.” (al-Baqarah: 229)

Adapun definisi khulu’ secara terminologi (menurut istilah) adalah perpisahan dengan istri yang ditebus dengan bayaran dari istri atau dari selainnya.

Jadi, khulu’ berkonsekuensi dua perkara: bayaran (tebusan) dan perpisahan.

1. Bayaran (tebusan)

Yang berkewajiban membayar tebusan tersebut adalah istri. Namun, sah dibayarkan oleh walinya. Bahkan, sah dibayarkan oleh orang lain, menurut pendapat yang benar. Ini adalah pendapat Ibnu Taimiyah, as-Sa’di, dan Ibnu ‘Utsaimin.

Ibnu Taimiyah berkata—sebagaimana dalam Majmu’ al-Fatawa dan al-Ikhtiyarat—, “Khulu’ boleh dilakukan seorang wanita dari pihak/orang lain, menurut empat imam mazhab dan jumhur. Jadi, boleh bagi orang lain menebus si istri dari suaminya, sebagaimana bolehnya menebus tawanan dan menebus budak dari tuannya untuk dimerdekakan. Oleh karena itu, dipersyaratkan bertujuan untuk membebaskannya dari tangan suaminya demi maslahat wanita tersebut.”

Contohnya, seorang istri butuh melakukan khulu’ karena tidak mencintai suaminya, tetapi tidak punya harta untuk menebus dirinya. Jika ada orang lain yang membayarkan tebusannya, berarti ia telah berbuat baik demi maslahat wanita itu. Jadi, siapa pun yang dianggap sah mengeluarkan hartanya tanpa imbalan, sah baginya mengeluarkan hartanya untuk pembayaran tebusan khulu’.

2. Perpisahan

Pisah khulu’ hanya terjadi jika dijatuhkan oleh suami atau selainnya yang berwenang menjatuhkannya[2] atas permintaan istri dengan mengucapkan lafadz khulu’ atau yang semakna dengannya. Tanpa dijatuhkan dengan lafadz khulu’ atau yang semakna dengannya, khulu’ tidak jatuh menurut pendapat yang rajih—sebagaimana akan diterangkan nanti.

Adapun perpisahan yang diinginkan sendiri oleh suami dan dijatuhkannya tanpa bayaran (tebusan), diistilahkan sebagai pisah talak.

Masalah: Khulu’ tidak jatuh tanpa dijatuhkan oleh suami

Khulu’ hanya jatuh jika suami menjatuhkannya dengan mengucapkan lafadz khulu’ atau yang semakna dengannya. Tanpa dijatuhkan dengan lafadz, maka khulu’ tidak jatuh. Inilah pendapat yang rajih.

Ibnu Qudamah Rahimahullah menegaskannya berdasarkan alasan berikut.

1. Khulu’ adalah tindakan terkait dengan kepentingan biologis, sehingga tidak sah tanpa dilafadzkan oleh suami, seperti halnya pernikahan dan talak.

2. Mengambil harta yang diberikan istri adalah semata menggenggam tebusan. Ini tidak berkedudukan mewakili penjatuhan khulu’.

Hal ini ditunjukkan oleh hadits Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu 'anhu tentang kasus permintaan khulu’ istri Tsabit bin Qais bin Syammas yang diriwayatkan oleh al-Bukhari pada kitab Shahih-nya. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berkata kepada Tsabit:

وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا

“Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam memerintah Tsabit memisahnya, maka dia pun memisahnya.”

Pada riwayat al-Bukhari lainnya dengan lafadz:

اقْبَلِ الْحَدِيْقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيْقَةً.

“Terimalah kebun itu dan talaklah dia.”[3]

Riwayat-riwayat ini jelas menunjukkan bahwa lafadz suami menjatuhkan khulu’ adalah syarat jatuhnya khulu’.

Oleh karena itu, as-Sa’di berfatwa dalam al-Fatawa as-Sa’diyyah bahwa khulu’ belum jatuh dan perpisahan belum terjadi dengan sebatas perbincangan untuk khulu’ dan kesepakatan bahwa suaminya akan menjatuhkan khulu’ jika istrinya membayar tebusan senilai harga yang disepakati. Dalam hal ini, boleh baginya menarik kembali niatnya untuk menjatuhkan khulu’.

LAFADZ KHULU’

Ibnu Taimiyah—sebagaimana dalam Majmu’ al-Fatawa— menjelaskan, “Khulu’ dan talak sah dengan selain bahasa Arab, menurut kesepakatan imam-imam umat ini.”

Khulu’ adalah fasakh (pembatalan akad) dan ‘iddahnya satu kali haid

Yang benar, khulu’ dengan lafadz apa saja adalah fasakh (pembatalan akad), baik dengan lafadz-lafadz yang khas untuk khulu’ seperti; khulu’, fida’, iftida’, fasakh[4], maupun dengan lafadz lainnya.[5] Hal ini tidak dihitung sebagai talak sama sekali.

Dalilnya adalah sebagai berikut.

1. Firman Allah Subhanahu wata'ala:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu dari yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya akan bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.” (al-Baqarah: 229)

Pada ayat ini, setelah menyebutkan bahwa talak raj’i (yang dapat dirujuk) hanya dua kali, Allah Subhanahu wata'ala menyebutkan hukum iftida’ (khulu’) sebagai hukum tersendiri selain talak, karena Allah Subhanahu wata'ala berfirman selanjutnya:

“Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain.” (al-Baqarah: 230)

Allah Subhanahu wata'ala menerangkan bahwa jika si suami menalaknya lagi setelah dua talak sebelumnya (yang disebutkan di awal ayat), ini dianggap talak tiga. Artinya, fida’ (khulu’) tersebut tidak diperhitungkan sebagai bagian dari talak sama sekali. Sebab, seandainya dianggap sebagai bagian dari talak, tentu hal ini terhitung sebagai talak keempat, sedangkan seorang istri terpisah dari suaminya sama sekali—yang disebut bainunah kubra’ (perpisahan besar)—hanya dengan talak tiga.

Tampak jelas dari ayat ini bahwa khulu’ bukan talak, melainkan fasakh. Allah Subhanahu wata'ala menetapkannya sebagai fasakh (pembatalan akad) secara umum, baik dengan lafadz-lafadz khulu’ yang khusus maupun dengan lafadz lainnya.

2. Hadits ar-Rubayyi’ bintu Mu’awwidz Radhiyallahu 'anha:

Ia berkata:

اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي، ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ فَسَأَلْتُ مَاذَا عَلَيَّ مِنْ الْعِدَّةِ؟ فَقَالَ: لاَ عِدَّةَ عَلَيْكِ إِلاَّ أَنْ تَكُونِي حَدِيثَةَ عَهْدٍ بِهِ فَتَمْكُثِي حَتَّى تَحِيضِي حَيْضَةً. قَالَ: وَأَنَا مُتَّبِعٌ فِي ذَلِكَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَرْيَمَ الْمَغَالِيَّةِ كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ.

“Aku khulu’ dari suamiku, lalu aku mendatangi Utsman lantas bertanya akan kewajiban ‘iddah yang harus aku jalani. Utsman menjawab, ‘Tidak ada kewajiban ‘iddah atasmu, kecuali jika kamu baru saja berpisah dengannya, maka hendaklah kamu menanti hingga haid satu kali.’
Utsman berkata, ‘Dalam hal ini, saya mengikuti hukum Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam terhadap Maryam al-Maghaliyah, yang sebelumnya sebagai istri Tsabit bin Qais bin Syammas lalu khulu’ darinya’.” (HR. an-Nasa’i dan Ibnu Majah, dihasankan oleh al-Albani dan al-Wadi’i)[6]

Hadits ini begitu jelas menunjukkan bahwa khulu’ itu adalah fasakh walaupun dijatuhkan dengan lafadz talak, sebab ‘iddah dengan satu kali haid adalah urusan fasakh, bukan urusan talak.

Adapun perintah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam kepada Tsabit bin Qais bin Syammas untuk mencerai istrinya yang meminta khulu’ dengan lafadz:

اقْبَلِ الْحَدِيْقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيْقَةً.

“Terimalah kebun itu dan talaklah dia.” (HR. al-Bukhari dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu 'anhu)

tidak menunjukkan bahwa khulu’ dengan lafadz talak adalah talak.

Ibnu Taimiyah—sebagaimana dalam Majmu’ al-Fatawa—berkata, “Adapun hadits ‘Talaklah dia’ maksudnya izin dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam kepada Tsabit untuk menalaknya satu kali talak dengan bayaran (tebusan) dan larangan lebih dari satu kali.”[7]

Artinya, tidak boleh menjatuhkan khulu’ lebih dari satu kali sekaligus dalam satu majelis seperti halnya larangan Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menalak tanpa bayaran (tebusan) lebih dari satu kali sekaligus dalam satu majelis.

Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah Rahimahullah berkata, “Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam memerintahkan agar tidak menjatuhkan talak dengan tebusan lebih dari satu kali (sekaligus), tetapi hanya satu kali saja. Sebagaimana halnya menalak hanya satu kali, tidak lebih dari itu (sekaligus). Namun, talak dengan tebusan adalah talak yang terikat, bermakna fidyah (khulu’) dan perpisahan ba’in (utuh tanpa dapat dirujuk), bukan talak mutlak yang terdapat dalam Al-Qur’an yang bermakna raj’i (dapat di ruju’).”

Ini jika hadits tersebut sahih sebagaimana telah disahihkan oleh al-Bukhari dan al-Albani.[8]

Yang benar, ‘iddahnya adalah satu kali haid. Ini adalah istibra’, yaitu pembebasan rahim dari anak yang dikandung. Dalilnya adalah hadits ar-Rubayyi’ x di atas. Hal ini karena tujuannya semata untuk mengetahui terbebasnya rahim dari kehamilan yang tercapai dengan satu kali haid saja. Tidak perlu diperpanjang untuk memberi kesempatan yang cukup agar bisa ruju’ (kembali), karena tidak ada kesempatan rujuk pada khulu’.

Berbeda halnya dengan ‘iddah istri yang ditalak sampai tiga kali haid, karena bertujuan memberi kesempatan yang cukup lama bagi suami agar bisa rujuk jika mau.
Inilah pendapat Ibnu ‘Abbas dan murid-muridnya, salah satu riwayat dari Ahmad, serta yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, ash-Shan’ani, as-Sa’di, al-‘Utsaimin, dan al-Wadi’i, guru besar kami.[9]

Konsekuensi hukum dari khulu’ sebagai fasakh

Terdapat beberapa hukum sebagai konsekuensi khulu’ (fasakh).

1. Jika seorang suami telah menjatuhkan khulu’ atas istrinya dengan tebusan yang disepakati dan tebusannya telah dibayarkan, terjadilah perpisahan antara keduanya dan putuslah hubungan keduanya yang diistilahkan bainunah shughra’ (perpisahan kecil).[10]

Artinya, dia tidak punya hak rujuk (kembali) dan tidak halal baginya untuk rujuk, sebab bayaran yang diberikannya kepada suaminya adalah penebusan diri. Dengan itu, dia telah menebus dirinya sehingga terlepas dari genggaman kuasa suaminya. Namun, dia bisa menikahinya kembali dengan akad yang baru, baik dalam masa ‘iddah maupun setelahnya. Ini adalah mazhab empat imam mazhab bersama jumhur ulama, yang dibenarkan oleh Ibnu Taimiyah, asy-Syaukani, as-Sa’di, dan al-‘Utsaimin. Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma’ad berkata, “Amalan kaum muslimin berjalan di atas hukum ini.”[11]

Inilah yang benar, insya Allah.

Begitu pula halnya jika khulu’ telah dijatuhkan oleh suami dengan tebusan yang disepakati dan tinggal penyerahan tebusan saja, fasakh telah jatuh dan sudah tidak boleh rujuk (kembali). Ini ditegaskan oleh as-Sa’di dalam al-Fatawa as-Sa’diyah.

2. Khulu’ tidak dihitung sebagai salah satu dari tiga talak yang ditetapkan dalam syariat.[12]

Artinya, tidak mengurangi kesempatan menalak yang diizinkan sampai tiga kali. Dengan demikian, jika suami sudah menalaknya dua kali lalu dia mencerainya dengan khulu’, perpisahan yang terjadi hanya bainunah shugra’ dan dia bisa menikahinya kembali secara langsung (tanpa syarat telah digauli suami yang lain). Sebab, ini bukan talak tiga melainkan fasakh. Dalam hal ini, kesempatan untuk menalaknya tetap tersisa satu kali, karena dua talak sebelumnya tetap terhitung meskipun telah diselingi akad pernikahan baru akibat khulu’ (fasakh) tersebut. Ini sebagaimana ditunjukkan oleh ayat di atas.

Khulu’ berulang kali tidak menjadikan istri haram atasnya untuk dinikahi kembali secara langsung. Walaupun telah dikhulu’ sampai sepuluh kali—atau lebih dari itu tanpa batas—, tetap boleh baginya menikahinya kembali dengan akad baru, tanpa syarat telah dinikahi dan digauli suami lain.
Wallahu a’lam.

Sumber: Majalah Asy-Syariah Online

Catatan Kaki:

1. Fasakh adalah pembatalan akad nikah, bukan cerai. (-ed)
2. Yang berwenang menjatuhkannya adalah suami atau pihak lainnya yang berhak menjatuhkan talak. Lihat uraian pihak-pihak yang berwenang menjatuhkan talak pada “Yang Berwenang Menjatuhkan Talak dan Lafadz-Lafadznya”.
3. Akan kami terangkan perselisihan ahli hadits tentang kebenaran riwayat ini.
4. Yaitu dengan mengatakan, “Saya mengkhulu’ kamu dengan tebusan itu”, “Saya melepasmu dengan tebusan itu”, atau “Saya memfasakh (membatalkan) akad nikah kita dengan tebusan tersebut”.
5. Yaitu dengan mengatakan, “Saya menalakmu dengan tebusan tersebut”, “Saya menceraimu dengan tebusan tersebut”, “Saya memisahkanmu dengan bayaran tersebut”, atau semisalnya.
6. Pada sanadnya terdapat Muhammad bin Ishaq, seorang mudallis, tetapi ia telah mempertegas bahwa dirinya mendengar hadits ini dari syaikhnya. Lihat kitab Shahih Sunan an-Nasa’i (Kitab “ath-Thalaq Bab ‘iddah al-Mukhtali’ah” no. 3498) dan al-Jami’ ash-Shahih (Kitab “an-Nikah wath-Thalaq Bab ‘iddah al-Mukhtali’ah” 3/97).
7. Lihat Majmu’ al-Fatawa (32/310).
8. Al-Albani mensahihkannya dalam al-Irwa’ (no. 2036). Sementara itu, sebagian ahli hadits menganggap cacat riwayat ini dengan irsal. Artinya, yang benar pada riwayat ini adalah jalan riwayat yang mursal (tabi’in meriwayatkan langsung dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam) tanpa penyebutan Ibnu ‘Abbas. Yang benar pada periwayatan hadits Ibnu ‘Abbas adalah tanpa riwayat talak. Di antara ahli hadits yang membenarkan hal ini adalah asy-Syaukani dalam Nailul Authar (pada “Kitab al-Khul’i”) dan guru besar kami, Muqbil al-Wadi’i, dalam Ijabah as-Sa’il (hlm. 699). Lihat pula Fathul Bari karya Ibnu Hajar (pada Kitab “ath-Thalaq Bab al-Khul’i”).
9. Pendapat kedua yang memiliki sisi kekuatan yang patut diperhitungkan adalah yang merinci:

• Jika dengan lafadz-lafadznya yang khas, jatuh sebagai fasakh meskipun diniatkan talak.
• Jika dengan lafadz talak (yang jelas) atau dengan lafadz kiasan disertai niat talak, jatuh sebagai talak ba’in yang dianggap sah dalam perhitungan talak, berdasarkan riwayat, “Dan talaklah dia.”
• Ibnu Taimiyah berkata, “Lafadz khulu’, fida’, dan fasakh dengan bayaran (tebusan) adalah lafadz-lafadz yang jelas sebagai fasakh, sehingga tidak bisa digunakan sebagai lafadz kiasan untuk talak.”
• Berdasarkan ini, tampaklah kelemahan pendapat lainnya yang sama dengan pendapat kedua ini, tetapi mengatakan jatuh sebagai talak jika menggunakan lafadz-lafadz khas tersebut yang diniatkan talak.

11. Ini pula hukumnya menurut pendapat lainnya (yang merinci) jika jatuh sebagai talak karena dijatuhkan dengan lafadz talak (yang jelas) atau kiasan disertai niat talak.

12. Bersama dengan ini, secara tinjauan makna, Ibnul Qayyim mendukung pendapat yang membolehkan rujuk dalam masa ‘iddah, sebagaimana pendapat Sa’id bin al-Musayyib dan az-Zuhri, yang diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq dalam kitab al-Mushannaf.

13. Adapun menurut pendapat yang merinci; jika dijatuhkan dengan lafadz talak (yang jelas) atau lafadz kiasan disertai niat talak, berarti jatuh sebagai talak tiga pada contoh tersebut dan perpisahan yang terjadi adalah bainunah kubra’. Dia tidak bisa lagi menikahinya kembali melainkan jika telah dinikahi dan digauli oleh suami lain. Lihat kitab Majmu’ al-Fatawa (32/289).

Apa hukum arisan?

Apa hukum arisan?

Tanya Jawab salafypangkep  

[TANYA JAWAB] - APA HUKUM ARISAN?

Dijawab oleh al-Ustadz Abu Abdillah Muhammad as-Sarbini

Arisan dikenal oleh sebagian orang Arab dengan istilah jam’iyyah (kumpulan peserta arisan). Ini termasuk masalah kontemporer yang tengah marak ditekuni oleh banyak kaum muslimin mengingat manfaat yang mereka rasakan darinya. Masalah ini diperselisihkan oleh ulama ahli fatwa masa kini.

1. Ada yang berpendapat haram. Al-‘Allamah Shalih al-Fauzan hafizhahullah berfatwa, “Ini dinamakan pengutangan di antara sekumpulan orang (arisan) dan perkara ini kehalalannya diragukan. Sebab, arisan adalah piutang dengan syarat adanya timbal balik dengan diutangi pula dan termasuk piutang yang menarik manfaat. Karena dua alasan tersebut, arisan haram.

Di antara ulama ada yang berfatwa boleh dengan alasan manfaat yang ditarik karena pengutangan itu tidak khusus pada salah satu pihak (pemiutang) melainkan pada kedua belah pihak. Menurut saya, yang rajih (terkuat) adalah pendapat pertama (yang mengharamkan). Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam,

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا.

“Setiap piutang yang menarik suatu manfaat, hal itu adalah riba.”[1] (Lihat kitab Asna al-Mathalib hlm. 240, al- Ghammaz ‘ala al-Lammaz hlm. 173, dan Tamyiz al-Khabits min ath-Thayyib hlm. 124)

Seluruh ulama telah sepakat atas makna yang terkandung pada hadits ini, sementara itu arisan termasuk dalam makna ini. Selain itu, arisan termasuk pengutangan yang mengandung syarat diutangi pula sebagai timbal baliknya, padahal Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam melarang adanya dua akad dalam satu akad. Wallahu a’lam.”[2]

2. Ada yang berpendapat boleh. Ini adalah fatwa Ibnu Baz—bersama Haiat Kibar al-‘Ulama (Dewan Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi) yang dipimpinnya—dan Ibnu ‘Utsaimin. Berikut kutipan fatwa mereka.

• Al-Imam Ibnu Baz  rahimahumullah ditanya mengenai hukum arisan. Gambarannya, sekelompok pengajar mengumpulkan sejumlah uang di akhir bulan dari gaji mereka, lalu mereka memberikannya kepada salah seorang dari mereka, lalu diberikan kepada orang berikutnya di akhir bulan berikutnya, demikian seterusnya sampai seluruh peserta mengambil uang yang telah dikumpulkannya selama ini. Beliau rahimahullah menjawab, “Hal itu tidak mengapa. Arisan adalah piutang yang tidak mengandung syarat memberi tambahan manfaat kepada siapa pun. Majelis Haiat Kibar al-‘Ulama telah mempelajari masalah ini dan mayoritas  mereka membolehkannya mengingat adanya maslahat untuk seluruh peserta arisan tanpa mengandung mudarat. Hanya Allah subhanahu wata'ala yang memberi taufik.”

• Al-Imam Ibnu ‘Utsaimin berfatwa dalam syarah Bulughul Maram, “Terjadi masalah di kalangan para pegawai yang gajinya dipotong setiap bulan (untuk dikumpulkan) senilai tertentu menurut kesepakatan mereka. Uang itu lantas diberikan kepada salah seorang dari mereka di bulan pertama, lalu kepada orang kedua di bulan kedua, dan seterusnya hingga uang itu bergilir kepada seluruh peserta (arisan). Apakah masalah ini tergolong piutang yang menarik manfaat/riba?

Jawabannya, tidak. Hal itu bukan piutang yang menarik manfaat/ riba, karena tidak ada peserta yang mendapatkan uang lebih dari jumlah yang telah diberikannya. Ada yang berkata, ‘Bukankah disyaratkan piutang itu dibayar sepenuhnya kepadanya, yang berarti syarat pada piutang (yang menarik manfaat/riba)?’

Kami jawab bahwa hal itu bukan syarat adanya akad lain, tetapi sematamata syarat agar utang itu dilunasi. Artinya, peserta memberikannya kepada peserta lainnya dengan syarat ia mengembalikannya kepadanya senilai itu juga, tidak lebih dari itu.

Berdasarkan keterangan ini, pendapat bahwa arisan termasuk piutang yang menarik manfaat/riba adalah anggapan yang keliru. Sebab, arisan adalah piutang yang tidak mengandung penarikan manfaat/riba sama sekali. Seandainya peserta memiutangi uang senilai seribu dengan syarat dikembalikan dua ribu, tentu saja hal itu tidak boleh, karena tergolong piutang yang menarik manfaat/riba.”

Alhasil, yang benar menurut kami adalah pendapat yang membolehkan. Adapun kedua alasan yang dikemukakan oleh al-‘Allamah al-Fauzan sebagai dasar untuk menghukumi haramnya arisan telah terbantah pada kedua fatwa ini. Arisan bukan piutang yang menarik manfaat/riba, karena setiap peserta arisan tidak mengambil uang lebih dari uangnya sendiri yang dikumpulkannya selama berjalannya arisan.

Arisan bukan pengutangan yang mengandung syarat diutangi pula sebagai timbal baliknya. Sebab, setiap peserta yang mendapat undian (giliran) untuk mendapatkan sejumlah uang arisan yang terkumpul berarti dia diutangi oleh peserta arisan berikutnya (yang belum dapat giliran).

Adapun peserta yang telah dapat giliran, setorannya untuk membayar utangnya kepada pesertapeserta yang belum dapat giliran. Demikianlah seterusnya hingga berakhir.

Jadi, tidak ada sama sekali persyaratan akad lain yang membonceng padanya untuk memetik riba.

Wallahu a’lam.

Namun, pada perkembangannya ada model-model arisan yang diboncengi dengan lelang motor atau semacamnya yang perlu diwaspadai. Sebab, boleh jadi itu tergolong pengutangan yang menarik manfaat/riba sehingga haram. Hal itu apabila peserta arisan yang mendapat giliran di putaran-putaran berikutnya atau putaran terakhir diuntungkan oleh peserta-peserta sebelumnya dengan mendapat kelebihan dari nilai uang yang dikumpulkannya selama arisanberlangsung. Wallahul musta’an.

Sumber : Majalah asy-Syariah online

Apa Hukum Membaca al-Fatihah dan Bagaimana dengan Makmum?

Apa Hukum Membaca al-Fatihah dan Bagaimana dengan Makmum?

Tanya Jawab salafypangkep  

[TANYA JAWAB] - APA HUKUM MEMBACA AL-FATIHAH DAN BAGAIMANA DENGAN MAKMUM?

Dijawab oleh al-Ustadz Abu Abdillah Muhammad as-Sarbini

Secara global membaca al-Fatihah hukumnya wajib pada setiap rakaat sebagai rukun yang menentukan sahnya shalat. Ini mazhab jumhur ulama. Dalilnya adalah:

1. Hadits ‘Ubadah bin ash-Shamit radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

“Tidak sah shalat orang yang tidak membaca al-Fatihah.” (Muttafaq ‘alaih)

Apakah Disyariatkan Memberi Ceramah di Pekuburan Seusai Penguburan Jenazah?

Apakah Disyariatkan Memberi Ceramah di Pekuburan Seusai Penguburan Jenazah?

Tanya Jawab salafypangkep  

[TANYA JAWAB] - APAKAH DISYARIATKAN MEMBERI CERAMAH DI PEKUBURAN SEUSAI PENGUBURAN JENAZAH?

Dijawab oleh al-Ustadz Abu Abdillah Muhammad as-Sarbini

Masalah ini dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis:

• Duduk bersama para hadirin untuk mengingatkan tentang kematian dan halhal setelahnya, tidak dengan cara berdiri berceramah seperti orang berkhutbah. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam.

• Berdiri setelah penguburan untuk memberi ceramah layaknya penceramah/ khatib di mimbar-mimbar dan masjidmasjid. Hal ini tidak disyariatkan dan tidak pernah dicontohkan sama sekali oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam. Hal itu menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, bahkan sebagian ulama menghukuminya sebagai bid’ah tercela. Berikut kami nukilkan beberapa fatwa ulama besar zaman ini.